Disiapkan Rp 1,3 T untuk UMKM

JAKARTA - Optimalisasi peran BUMN dalam mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terus dilakukan. Kali ini, Kementerian BUMN tengah menyusun aturan tentang penyaluran dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Menteri BUMN Sofyan Djalil mengatakan, berdasar data yang dihimpun, selama ini sebagian besar perusahaan pelat merah kesulitan menyalurkan PKBL-nya secara benar dan tepat sasaran.

’’Aturannya mulai kami susun,’’ ujarnya saat memberikan sambutan penandatanganan MoU PKBL antara Pertamina dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X di Jakarta kemarin (12/5).

Jika dikelola dengan benar, kata Sofyan, PKBL bisa sangat potensial untuk mendorong kegiatan perekonomian. Apalagi, makin banyaknya BUMN yang meraih laba membuat dana PKBL semakin besar. Tahun ini, dana PKBL BUMN diperkirakan Rp 1,3 triliun. ’’Nilainya memang luar biasa besar,’’ katanya.

Karena itu, jika aturan PKBL sudah disusun, BUMN-BUMN besar seperti Pertamina bisa berkonsentrasi pada bisnisnya. Sementara urusan PKBL diserahkan kepada mitra BUMN lain yang memang berkompeten di bidang penyaluran dana untuk UMKM.

Misalnya disalurkan melalui PT Pegadaian yang memang intens berhubungan dengan UMKM atau PTPN yang kerap berhubungan dengan petani tebu rakyat. ’’Dalam setiap kegiatan penyaluran, pihak Pertamina bisa dilibatkan untuk memantau,’’ terangnya.

Dirut PT Pertamina Ari H Soemarno menambahkan, pihaknya memang membutuhkan panduan untuk bersinergi dengan BUMN lain guna mengoptimalkan dana PKBL. ’’Selama ini, kami rasakan sudah cukup membantu,’’ ujarnya.

Menurut Ari, Pertamina telah berkomitmen menyisihkan 2 persen dari labanya untuk program PKBL. Tahun ini, pihaknya kembali menggandeng PTPN X untuk menyalurkan PKBL Rp 160 miliar melalui kredit program kepada petani tebu rakyat di Jatim. ’’Ini adalah PKBL terbesar yang kami berikan,’’ katanya.

Tahun lalu, Pertamina menggandeng PTPN X dalam penyaluran dana PKBL senilai Rp 30 miliar. Dirut PTPN X Adi Prasongko menambahkan, pihaknya menggunakan dana tersebut guna mendukung program revitalisasi pabrik gula, khususnya untuk menunjang kegiatan on farm atau perbaikan mutu tebu melalui pengembangan lahan.

Program tersebut menjangkau 6.000 hektare lahan tebu yang dikelola 30.000 petani rakyat dengan nilai plafon pinjaman Rp 20 juta per hektare. ’’Ini menjadi program yang berkesinambungan,’’ katanya.

Menurut Adi, daerah-daerah potensial di Jatim yang masuk dalam program tersebut, di antaranya Lamongan, Tuban, Bojonegoro, Mojokerto, Gresik, Trenggalek, Kediri, serta Blitar.(owi/oki/jpnn)